Langkah Preventif dan Kuratif Pemkab Konawe Tangani Masalah Kesehatan

KONTAN.CO.ID – KONAWE.  Pemerintah kabupaten Konawe menyiapkan langkah preventif dan kuratif untuk menangani masalah kesehatan. Upaya tersebut  diharapkan bisa mengurangi beban belum cukup memadainya fasilitas layanan kesehatan di Konawe.

Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Konawe, Stanley mengatakan, layanan kesehatan adalah kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat. Sehingga, pemerintah daerah harus tetap mengalokasikan anggaran untuk kesehatan, sekalipun dihadapkan masalah keterbatasan dana.

Pemerintah kabupaten Konawe sendiri mengalokasikan sekitar 11% dari APBD atau sekitar Rp 189 miliar untuk anggaran kesehatan. Wujud dari pengalokasian dana tersebut diantaranya peningkatan kualitas puskesmas, serta sarana prasarana kesehatan lainnya.

"Ini menunjukkan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap layanan kesehatan," ungkap Stanley saat diwawancarai Kontan.co.id, Selasa (10/9).

Selain dukungan dari anggaran daerah, Stanley melihat bahwa layanan kesehatan di Konawe terbantu juga dengan adanya skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diterapkan di RSUD Konawe. Dengan pengelolaan dari BLU rumah sakit, maka diharapkan profit atau keuntungan dapat bermanfaat untuk keberlanjutan layanan kesehatan.

Adapun di Kabupaten Konawe terdapat satu rumah sakit milik pemerintah yakni BLUD RS Konawe dan satu Rumah Sakit Umum (RSU) Setia Bunda yang dikelola pihak swasta. Selain itu, terdapat sekitar 29 puskesmas yang tersebar di 29 kecamatan dan turut dilengkapi kehadiran puskesmas pembantu (pustu).

Baca Juga: Optimalisasi Layanan, BPJS Kesehatan Supervisi RSUD Konawe

Stanley menyebutkan, setidaknya terdapat 11 program strategis yang menjadi fokus pemerintah kabupaten Konawe terkait pelayanan kesehatan. Misalnya seperti upaya penanganan stunting, menuntaskan masalah gizi buruk, hingga peningkatan kualitas ibu hamil dan balita.

Sanitasi lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena dinilai menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten konawe melakukan pendataan penyakit dan jumlah masyarakat guna mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan.

Stanley menambahkan, pemerintah daerah Konawe juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya terkait rujukan layanan kesehatan agar lebih efisien. Misalnya seperti Puskesmas Sampara yang merupakan bagian dari kabupaten konawe, namun secara geografis lebih dekat ke Kendari.

Di samping langkah preventif atau pencegahan, pemerintah kabupaten Konawe juga menyiapkan langkah kuratif atau pengobatan. Langkah kuratif yang dilakukan yakni memastikan kesiapan layanan kesehatan termasuk kebutuhan tenaga medis.

Namun demikian, Stanley berujar, perlu dukungan lintas sektor antara pemerintah daerah, BKKBN, bagian kesejahteraan rakyat (Kesra), serta pihak lingkungan hidup untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyakarat.

Stanley menilai, sebenarnya dari jumlah fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas memang belum cukup memadai kebutuhan dari sekitar 300 ribu jiwa di daerah kabupaten Konawe. Sehingga, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa mendeteksi gejala awal penyakit sebagai langkah preventif seperti penyediaan obat-obatan ataupun mencegah adanya penumpukan pasien.

Baca Juga: RSUD Konawe, Sulawesi Tenggara, Jadi Kebanggaan Masyarakat

Di samping itu, ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) di Konawe juga masih kurang khususnya dokter spesialis, ataupun bidan dan perawat. Adapun kecukupan anggaran merupakan persoalan dibaliknya karena perlu alokasi yang cermat untuk membuka formasi CPNS kesehatan.

"Pemerintah Kabupaten Konawe sudah semaksimal mungkin membangun infratruktur kesehatan di Konawe. Namun memang belum sampai optimal karena masih banyak sarana dan prasarana yang memang harus dilengkapi ataupun ditingkatkan," tutur Stanley.

Di sisi lain, Stanley mengatakan, upaya edukasi kepada masyarakat terkait peduli kesehatan sudah rutin dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara terintegrasi, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dibantu tim penggerak PKK, dinas kesehatan dan juga BKKBN untuk kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News