Tak Hanya Andalkan APBN, Menhub Beberkan Strategi Pemerintah Danai Proyek Perhubungan

Tak Hanya Andalkan APBN, Menhub Beberkan Strategi Pemerintah Danai Proyek Perhubungan
Ilustrasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Minggu, 18 Agustus 2024 | 12:30 WIB

Reporter: Arif Ferdianto

Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa dalam pembangunan proyek infrastruktur perhubungan di Tanah Air, pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga melakukan usaha kreatif (creative financing).

Budi menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Perhubungan berkisar antara Rp 30 triliun – Rp 40 triliun, sementara dalam pembangunan infrastruktur perhubungan paling tidak membutuhkan dana hingga Rp 100 triliun.

“Kementerian Keuangan, menggagas namanya creative financing. Creative financing adalah bagaimana kita tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi dengan usaha-usaha kreatif, membuat income bagi negara, dan juga mengajak swasta masuk di dalamnya,” ujarnya saat wawancara eksklusif bersama KONTAN.

Budi mengungkapkan, terdapat dua bagian untuk mendorong creative financing ini pertama, mengintensifikan sumber pendapatan negara secara lebih maju, cepat dan terukur. Menurutnya, dengan hal itu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mampu memberikan dana hingga Rp 4 triliun – Rp 5 triliun per tahun.

“Lalu ada Badan Layanan Umum (BLU) Jadi pusat-pusat kegiatan bahkan sekolah, kita upaya untuk lebih produktif. BLU itu memberikan kesempatan kita, teman-teman yang di lapangan menggunakan dana-dana itu secara lebih produktif dan memberikan kompensasi yang lebih baik,” ungkap dia.

Baca Juga: Menhub Paparkan Perkembangan Transportasi di IKN

Bagian kedua, lanjut Budi, dengan cara kerjasama pemanfaatan (KSP) di mana skema ini dinilai tak terlalu rumit kerena pemerintah menggandeng pihak swasta dengan konsesi dalam jangka waktu tertentu.

Berikutnya, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di mana ini dinilai lebih kompleks. Misalnya, ada suatu proyek yang sudah berjalan namun belum memenuhi kriteria layanan sehingga pemerintah mengajak swasta untuk turut andil didalamnya.

“Mereka masuk uang di situ, lalu mereka kelola, dan dia mendapatkan keuntungan ekonomis. Tapi ada juga KPBU yang terakhir ini, beberapa swasta, itu membangun dari tanah sampai bangunan, sampai terbang (bandara), dia urusin semuanya,” tandasnya.

Untuk diketahui, salah satu proyek bandara yang menggunakan skema KPBU adalah Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Bandara ini mulai dibangun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, dengan skema pembiayaan KPBU. Adapun total anggaran pembangunan bandara ini sebesar Rp 427 miliar, dengan rincian dari APBN senilai Rp 272 miliar dan dari pihak swasta alias Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 155 miliar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tag

Berita Terkait

Jelajah Ekonomi Infrastruktur Berkelanjutan
Didukung oleh:
Barito Renewble
Pertamina
PLN
KB Bank
Mayapada
BNI
Rukun Raharja
Kementerian PUPR
Bank Syariah Indonesia
Bank BRI
Bank Mandiri
J Trust Bank
Official Airlines:
Barito Renewble