Dukung OJK, Bupati Tanah Datar Alokasikan APBD Rp 6 Miliar unutuk Berantas Rentenir

Berantas Rentenir,  Tanah Datar Alokasikan Anggaran Rp 6 Miliar di APBD - Pemerintah Daerah mendukung penuh upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan literasi keuangan di pedesaan.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat, ingin menggabungkan program ini dengan program upaya memberantas praktik rentenir di pedesaan yang tengah dijalankan Pemkab.

Bupati Tanah Datar Eka Putra, mengungkapkan hal ini saat ditemui KONTAN di sela acara peluncuran Program Generic Model (GM) Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Nagari Sumpur, Tanah Datar Sumatra Barat, Kamis (22/6).

Baca Juga: Tingkatkan Akses Keuangan Perdesaan, OJK Resmikan Program Ekosistem Keuangan Inklusif  

Bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah daerah Tanah Datar adalah dengan memberikan stimulus bagi UMKM di Nagari Sumpur, Tanah Datar berupa subsidi bunga. 

"Dalam rangka memberantas rentenir, Kami akan menganggarkan Rp 6 miliar dari APBD untuk memberikan subsidi kepada masyarakat pelaku usaha, di mana dari total 6% bunga pinjaman KUR, 4,5% akan kami bayarkan selama 2 tahun," kata Eka Putra, Bupati Tanah Datar saat ditemui di Nagari Sumpur, Kamis (22/6).

Namun, maksimal pinjaman KUR yang diberikan subsidi bunga adalah sebesar Rp 10 juta. "Kami berterima kasih dengan adanya program ini, Pemda bisa memaksimalkan berantas rentenir agar hilang. Bunga yang dibayarkan APBD adalah untuk UMKM, dan ini kerja sama dengan Bank Nagari," kata Eka.

Namun meskipun demikian, OJK juga mengimbau agar masyarakat Kabupaten Tanah Datar tetap menyelesaikan kredit kategori macet atau bermasalah, agar mereka tidak masuk di daftar yang ada di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dulu disebut dengan Sistem Informasi Debitur (SID). Jika debitur bersih dari kredit macet maka akan mempermudah pengajuan kredit ke sistem perbankan.

Program OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Wilayah Pedesaan. 

Nagari Sumpur menjadi desa yang dipilih oleh OJK sebagai Pilot Project Desaku Cakap Keuangan dan nantinya akan menjadi replika untuk dilakukan di desa lainnya.

Baca Juga: Bank Nagari Sudah Salurkan KUR Rp 1 Triliun di Sumatera Barat

Nagari Sumpur adalah desa yang berada di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat, tepatnya di sebelah utara Danau Singkarak. 

Desa ini telah banyak mendapat penghargaan di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Sebagai desa pilot project, nantinya OJK akan memberikan edukasi dan pendampingan untuk mengukur seberapa besar potensi yang dimiliki Nagari Sumpur sebagai desa wisata yang ada di Sumatra Barat.  

"Kami launching EKI dan membuka akses sebesar-besarnya di masyarakat. Kami tidak hanya akan melakukan lewat acara ini saja tapi akan terus kami lakukan pendampingan," kata Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK saat ditemui di acara  Kick Off Generic Model EKI, Kamis (22/6).

OJK bersinergi dengan semua pemangku kepentingan, yakni di antaranya pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, Bank Indonesia, dan lembaga jasa keuangan (LJK) melalui tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD).

Kepala Departemen Literasi, Inklusif Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan, Aman Santoso menjelaskan, Program Generic Model (GM) Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) merupakan program yang digagas OJK untuk menjadi acuan bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai wadah untuk OJK memberikan materi literasi kepada masyarakat.

Pada pelaksanaan program pilot project EKI di Tanah Datar ini, nantinya akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 225 peserta yang mewakili desa Nagari Sumpur. 

Sasarannya adalah masyarakat desa dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Adapun tahapan dari program ini adalah tahap pra-inkubasi. 

Saat ini OJK melakukan pemetaan desa dan kebutuhan pengembangannya hingga akhirnya TPAKD yang bertindak sebagai pihak yang mengimplementasikannya.

Baca Juga: Komisioner OJK: Kami akan Melihat Potensi Ekonomi Desa untuk Didorong Pengembangannya

Program Inkubasi 

Kemudian program akan dilanjutkan tahap yang kedua yakni Inkubasi. OJK melalui TPAKD memberikan edukasi tematik hingga akhirnya dapat melakukan penguatan infrastruktur dan program pemberdayaan para pelaku usaha tersebut.

Tahap yang terakhir adalah Pasca Inkubasi. Masyarakat dan pelaku usaha ekonomi kreatif dapat membuka rekening tabungan dan produk jasa keuangan lainnya hingga akhirnya bisa melakukan berbagai transaksi keuangan digital.

Ketiga tahapan di program EKI tersebut, akan berlangsung dari Juni hingga Oktober 2023. 

Setelah melalui tiga tahapan ini, OJK nantinya akan mengukur atau menyurvei seberapa besar tingkat inklusif keuangan masyarakat di Nagari Sumpur dan mencermati potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat dan desa hingga bagaimana pengembangannya.

Libatkan Lembaga Keuangan

Untuk melancarkan seluruh tahapan program, OJK menggandeng lembaga keuangan bank dan non bank, hingga perusahaan e-commerce. 

Adapun lembaga keuangan yang turut memberikan pendampingan adalah Bank BRI, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). 

Lembaga keuangan ini nantinya akan mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat dalam pinjaman rentenir hingga investasi bodong.

Salah satu lembaga keuangan yang terlibat di program ini adalah Bank BRI.  Manajemen BRI menyampaikan telah menjadikan Nagari Sumpur menjadi desa binaan bank yang juga masuk dalam program Desa BRiLian pembinaan melalui program Desa BRILian. 

"Dari data kami ada 20 UMKM di Nagari Sumpur yang masuk dalam binaan UMKM BRI, mereka juga telah mengakses kredit ultra mikro dari Rp 500 ribu sampai Rp 10 juta dan juga ada KUR bagi yang tidak perlu ada agunan," kata Andri Afrianis, Kepala Bagian Ultra Micro & Partnership BRI Kantor Wilayah Padang, kepada Kontan.co.id, Kamis (22/6).

Lebih lanjut Andri menyampaikan hampir seluruh masyarakat di Nagari Sumpur juga sudah menjadi nasabah tabungan BRI. 

"BRI sebenarnya kalau secara inklusif keuangan di Nagari Sumpur ini sudah 100%, karena masyarakatnya sudah seluruhnya memiliki simpanan di BRI," kata Andri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News