Pemindahan Ibu Kota: Peluang dan Tantangan Pengusaha Lokal Kalimantan Timur

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bagi pengusaha lokal Kalimantan Timur saat ini masih terbatas pada beberapa sektor. Keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek besar IKN masih minim, dan ini menjadi tantangan yang perlu diatasi. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim) Slamet Brotosiswoyo mengungkapkan, pihaknya terus berupaya agar pengusaha lokal mendapatkan porsi yang adil dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan IKN. 

Pengusaha lokal berharap pemerintah pusat memberikan kesempatan yang lebih besar agar mereka dapat ikut berkontribusi dan menikmati manfaat dari pemindahan ibu kota ini. Dengan demikian, kemakmuran masyarakat Kalimantan Timur dapat tercapai secara merata.

Menurut Slamet, beberapa sektor telah merasakan dampak positif dari pemindahan ibu kota ini. Pengusaha di sektor hotel, transportasi, UMKM, dan perumahan di sekitar IKN sudah mulai merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas pembangunan. Namun, bagi pengusaha di sektor kontraktor dan supplier, dampaknya belum signifikan. 

"Saat ini, yang mengerjakan proyek-proyek besar di IKN adalah BUMN karya. Kami sebagai kontraktor, sub kontraktor dari Kalimantan belum mendapatkan kesempatan," ujar Slamet.

Baca Juga: IKN: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Mewujudkan Kota Masa Depan yang Berkelanjutan

Keterlibatan Pengusaha Lokal

Slamet menekankan pentingnya keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek-proyek pembangunan IKN. "Mudah-mudahan, setelah tahap pertama pembangunan selesai melalui otorita IKN, hendaknya jangan hanya BUMN yang dilibatkan. Pengusaha daerah harus diberi kesempatan dan porsi yang adil," katanya. 

Ia juga menambahkan bahwa pengusaha lokal di Kaltim memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pengusaha luar. Saat ini, pengusaha lokal lebih banyak menjadi penonton dalam proyek pembangunan IKN. 

"Kue besar IKN seharusnya juga dinikmati untuk kemakmuran masyarakat Kaltim, bukan didominasi oleh BUMN atau pengusaha dari luar Kalimantan. Kita bersyukur ada kue besar di Kaltim, tetapi belum bisa ikut menikmatinya," ujar Slamet. 

Ia juga menyebut bahwa BUMN karya sudah memiliki jaringan sendiri untuk mengerjakan proyek di IKN, sehingga keterlibatan pengusaha lokal sangat minim. "Kami kecewa dengan pelibatan pengusaha lokal yang sangat sedikit dalam proyek IKN. Kami berharap pemerintah pusat memberikan porsi yang setara dengan BUMN," katanya.

Baca Juga: IKN: Titik Awal Era Baru Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

Serapan Tenaga Kerja Lokal

Slamet menyoroti bahwa serapan tenaga kerja lokal dalam proyek IKN masih terbatas. "Sumber daya manusia yang digunakan kebanyakan dari pihak BUMN karya atau pengembang. Jangan sampai tenaga kerja unskill juga didatangkan dari luar Kalimantan. Kalau hanya pekerja unskill, tolong libatkan masyarakat setempat. Untuk tenaga kerja skill, kami masih memaklumi," tegasnya.

APINDO Kaltim berharap, dalam pembangunan tahap kedua IKN, sedikitnya 40% tenaga kerja yang dilibatkan adalah tenaga kerja lokal.

Slamet mengapresiasi langkah otorita IKN yang mulai melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor konstruksi, meskipun jumlahnya masih terbatas. Pelatihan-pelatihan di sektor lain seperti bahasa dan jasa juga sangat dibutuhkan. 

Pelatihan bahasa dan jasa dapat membuka peluang lebih luas bagi penduduk lokal, meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

"Pelatihan-pelatihan seperti bahasa dan jasa juga dibutuhkan masyarakat sekitar. Jangan sampai sopir, sekuriti, dan staf semua didatangkan dari luar Kalimantan. Penduduk lokal harus diberi kesempatan," kata Slamet.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News