Penyangga Tatanan Negara Indonesia, Itulah Petani

KONTAN.CO.ID - Menjelang tengah hari, langit tampak cerah. Sinar matahari lumayan terik membakar kulit. Sayup-sayup terdengar suara mesin menderu di area pesawahan, sebelah utara Kampung Blimbing, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, di penghujung bulan Mei 2025.

Raungan suara itu berasal dari tiga unit Combine Harvester MAXXI Bimo 110 Plus yang tengah memanen padi.Terlihat tiga orang berada di atas alat berat mini dengan tugas masing-masing. Ada yang menjadi operator dengan piawai mengoperasikan laju mesin. Dua orang lainnya sigap mewadahi gabah dari bagian grain output ke dalam karung-karung.

Setelah muatan penuh, si Combi menepi ke pinggiran sawah. Dua orang menghampiri, satu demi satu karung berwarna hijau diturunkan. Lantas ditumpuk di pinggir jalan, dekat sebuah truk warna coklat yang terparkir, siap mengangkut hasil panen hari itu ke gudang-gudang penyimpanan.

Ya, dahulu kala, petani memanen padi dengan sabit atau arit. Cara ini membutuhkan waktu lama dan tenaga kerja yang banyak. Dalam satu hektaran membutuhkan 20 orang jasa pemanen. Kini, zaman telah berubah. Sebagian besar petani di Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo. dua daerah penyumbang lumbung padi nasional, telah memanen padi dengan alat dan mesin pertanian (alsitnan) yang sudah terbilang canggih seperti Combine, si predator tangguh di segala lahan.  

Sejatinya, penggunaan Combine sangat membantu petani karena lebih efisien dalam menghemat waktu dan biaya. Untuk memanen padi hanya membutuhkan waktu tiga jam per hektare, dibandingkan dengan tenaga manusia yang bisa memakan waktu seharian.
Yang terang, implementasi teknologi pertanian turun menjadi kunci dalam mengejar target swasembada pangan, kususnya beras. Tak cuma, itu, peran petani, regulasi pemerintah hingga infrastruk penunjang pertanian menjadi kunci keberhasilan mencapai ketahanan di tengah ancaman krisis pangan global yang semakin nyata. Artinya, perlu upaya serius dan konsistensi menjadikan pangan sebagai penyangga negara.

Siapa yang tak kenal dengan petani. Ketika mendengar kata petani, mungkin yang terlintas di benak kita adalah sosok yang bekerja di sawah atau di kebun, mencangkul, membajak, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi.

Namun, peran petani jauh lebih besar dari itu. Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi bangsa.  Petani, asal kata tani yang dalam bahasa Sanskerta berarti tanah yang ditanami. Juga, menjadi akronim Penyangga Tatanan Negara Indonesia seperti yang digagas Presiden RI ke-1, Soekarno pada tahun 1952.

Yang terang, lebih dari 70% pangan dunia dihasilkan oleh petani-petani kecil yang tersebar di berbagai negara. Artinya, petani memiliki peran vital dalam memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan. Di Indonesia, sektor pertanian menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia per Februari 2025. Sektor ini mencakup 28,54% dari total angkatan kerja nasional, atau setara dengan 40,67 juta orang. Angka tersebut menunjukkan kontribusi signifikan sektor pertanian dalam struktur ketenagakerjaan nasional saat ini. Tak Cuma itu, sektor pertanian menyumbang 11,31%  terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2024. Angka ini menunjukkan peran strategis sektor pertanian dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan.

Dari data ini juga menunjuakan bawha peran petani tidak hanya terbatas pada menghasilkan bahan pangan, tetapi juga membantu pengentasan kemiskinan. Dengan membuka peluang usaha dan menyediakan lapangan kerja, sektor ini mendukung jutaan keluarga di pelosok negeri untuk memiliki penghasilan yang layak.

Di sisi lain tak hanya menjadi penopang ekonomi dan ketahanan pangan, petani turut menjaga keseimbangan alam. Dengan mengadopsi metode pertanian organic atau ramah lingkungan, petani bukan hanya mendongkrak produktivitas tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sejatinya, pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran petani. Tanpa kehadiran petani, maka bahan makanan yang kita butuhkan setiap hari tidak akan tersedia. Oleh sebab itu, atas jasa-jasa para petani menyediakan kebutuhan bahan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka petani dapat disebut sebagai pahlawan pangan bangsa.

Itu sebabnya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama berdirinya sebuah negara, sembari mengapresiasi kerja keras para petani yang ia sebut sebagai tulang punggung bangsa dan negara.

"Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo dalam sambutannya saat panen raya di Majalengka, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/4/2025). "Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara," imbuhnya.

Pada kesempatan lain, Prabowo kembali menegaskan ketahanan pangan akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam dua hingga tiga tahun pertama masa kepemimpinannya. "Tahun-tahun pertama, saya kira dalam dua-tiga tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita," katanya saat penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan bahwa capaian sektor pangan Indonesia saat ini mencatat sejarah baru sebagai yang tertinggi sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Alhamdulillah, produksi dan cadangan pangan kita, terutama beras dan jagung, saat ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Mau diakui atau tidak, cadangan beras di gudang pemerintah sekarang mencapai rekor tertinggi,” ujarnya.

BPS mencatat produksi beras nasional sepanjang Januari–Juli 2025 mencapai 21,76 juta ton, naik 2,83 juta ton atau 14,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan USDA bahkan memperkirakan total produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun 2025, melebihi target 32 juta ton. Atas keberhasilan tersebut, FAO menganugerahkan Agricola Medal kepada Pemerintah Indonesia pada 30 Agustus 2024.

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan tertinggi dari dunia internasional atas kontribusi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan global.
Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi utama bagi eksistensi dan stabilitas sebuah negara. Pernyataan ini disampaikannya merespons krisis beras yang melanda Jepang hingga menyebabkan Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, mengundurkan diri akibat tekanan publik.

“Pangan bermasalah, negara bermasalah. Terkait hal itu, produksi harus terjaga, stok kuat, dan masyarakat tersenyum,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).

Krisis pangan, kata Amran, adalah isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Dalam konteks tantangan global seperti saat ini, masyarakat sangat berharap pemerintah hadir memberikan solusi konkret. Atas dasar itu, pemerintah terus melakukan langkah strategis untuk menjaga produksi dalam negeri, termasuk melalui program cetak sawah baru, optimalisasi lahan, serta peningkatan volume pupuk bersubsidi.

Menurut Amran, kebijakan seperti penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) beras juga digulirkan untuk menjamin petani mendapatkan harga yang adil dan berkelanjutan. “Produksi kita saat ini baik dan cadangan beras pemerintah (CBP) kita tertinggi sepanjang sejarah. Target 4 juta ton tercapai,” imbuhnya.

Dari sisi kebijakan, Kementan telah mengambil langkah strategis. Di antaranya, refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran, menyederhanakan 241 regulasi yang menghambat produksi, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pertanian.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk ketahanan pangan pada 2025 mencapai Rp 155,5 triliun. Angka ini naik dibanding anggaran pangan tahun sebelumnya yakni Rp 144,3 triliun.

Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subiato. “Alokasi anggaran ketahanan pangan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” kata Sri lewat instagram resminya @smindrawati

Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa ketahanan pangan harus diwujudkan secara holistik melalui intensifikasi, ekstensifikasi produksi, serta diversifikasi konsumsi demi menciptakan sistem pangan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah melalui Bapanas terus memperkuat stok cadangan pangan pemerintah (CPP) guna mendukung pencapaian swasembada pangan dan menjaga stabilitas pasokan serta harga.

Langkah ini sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia dan mencapai Indonesia Emas 2045.

Arief mengungkapkan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Penguatan cadangan pangan menjadi kunci menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, gejolak harga pangan, dan risiko bencana. Dengan cadangan memadai, ketahanan pangan bisa terjaga, sekaligus mendukung ekosistem pangan nasional yang berdaulat. "Sekarang pertanyaannya, kenapa kemarin impor, gitu kan?" ucap Arif. 

Kepala Bapanas pun memberikan pejelasnnya. "Karena kemarin itu kita mempersiapkan cadangan pangan pemerintah. Jadi, kalau kita produksinya itu par, produksinya par, dekat-dekat aja, padahal kita menghitung, kalau boleh nih, cadangan pangan pemerintah kita itu minimal 2 juta ton pada waktu itu. Jadi, kita beli untuk disimpan sebagai cadangan pangan pemerintah," tandasnya..

Lantas, kenapa kita perlu cadangan pangan pemerintah? Arief mengungkapkan, produksi beras nasional pada 2024 juga masih dibayangi risiko dampak El Nino. Di sisi lain, pemerintah juga memutuskan untuk terus menyalurkan bantuan pangan beras kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program tersebut tentunya meningkatkan kebutuhan beras oleh pemerintah. Importasi diklaim sebagai langkah antisipatif terhadap defisit neraca beras bulanan.

Apalagi, produksi beras pada Januari-Februari 2024 diperkirakan masih di bawah kebutuhan bulanan secara nasional.  Berdasarkan kerangka sampel area (KSA) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional secara bulanan pada Januari 2024 diperkirakan hanya 0,9 juta ton dan Februari 2024 sebanyak 1,3 juta ton. Jumlah produksi tersebut masih di bawah rata-rata konsumsi beras bulanan secara nasional yang berkisar 2,5 juta ton.

“Kita tidak bisa menunggu stok habis sehingga perlu antisipasi agar stabilitas pangan tetap terjaga,” terang Arief.      

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News