KONTAN.CO.ID - Foto biawak Komodo (Varanus komodoensis) di depan truk proyek pariwisata Pulau Rinca pada Senin, 26 Oktober 2020 yang lalu menjadi viral dan memenuhi lini masa di media sosial. Kata komodo dan tagar #SaveKomodo mengisi puncak perbincangan Twitter.
Foto tersebut memperlihatkan seekor Komodo berada di depan truk yang sedang beroperasi dalam pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Pulau Rinca. Komodo tersebut seolah menghadang truk tersebut agar tidak beroperasi. Pulau Rinca merupakan bagian dari Kecamatan Komodo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provvinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ibukota Kabupaten Manggarai Barat adalah Labuan Bajo.
Publik mengecam rencana pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca karena dikhawatirkan mengancam habitat dan populasi komodo di pulau tersebut. Pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan sesuai dengan ekosistem menjadi tantangan nyata dalam pembangunan pariwisata di kawasan tersebut.
Komodo atau biawak Komodo (Varanus komodoensis) adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Gili Motang dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penduduk asli pulau Komodo menyebutnya Ora. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan berat mencapai 100 kilogram (www.wikipedia.org).
Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya. Tubuh yang besar serta reputasinya yang mengerikan membuatnya menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan biawak komodo sebagai hewan yang dilindungi dan menjadikan habitatnya sebagai taman nasional yaitu Taman Nasional Komodo, dengan tujuannya untuk melindunginya. Habitat komodo dikhawatirkan telah menyusut akibat aktivitas manusia. Lembaga lingkungan hidup seperti International Union for Conservation of Natures (IUCN) bahkan telah memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan.
Saat ini Pemerintah gencar melakukan pembangunan di Labuan Bajo melalui pengembangan sektor pariwisata. Labuan Bajo bahkan telah ditetapkan menjadi daerah pariwisata super prioritas sehingga berbagai proyek pembangunan terus didorong. Presiden RI telah menetapkan Labuan Bajo sebagai tuan rumah pertemuan tingkat tinggi G-20 yang terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa (UE) dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2023.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) juga membentuk Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLF) untuk memperkuat pengelolaan kawasan super prioritas pariwisata tersebut. Pemerintah melalui BOPLBF juga berencana menyiapkan pembangunan 27 proyek destinasi wisata premium di kawasan Taman Nasional Komodo.
Komitmen Pemerintah tersebut perlu diberikan apresiasi. Selama ini Kabupaten Manggarai Barat masih tertinggal pembangunannya. Kabupaten Manggarai Barat memiliki persentase penduduk miskin tahun 2019 yang mencapai angka 18,01% atau hampir dua kali lipat di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,41% (BPS: 2019).
Sementara itu dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Manggarai Barat baru mencapai 62,58. Angka tersebut hanya sedikit di atas kategori rendah yaitu 60. Rata-rata lama sekolah penduduk di kabupaten tersebut tahun 2018 juga hanya mencapai 7,18 tahun (BPS: 2018). Ini berarti rata-rata penduduk di kabupaten tersebut hanya mengenyam sekolah hingga kelas 7 atau 1 SMP.
Ini menjadi masalah serius tidak hanya bagi Pemerintah Daerah namun juga Pemerintah Pusat. Pembangunan sektor lain seperti pertanian, perkebunan maupun perikanan di kawasan tersebut dirasa kurang cepat akselerasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat menjadi daya ungkit (leverage) bagi pembangunan ekonomi di Labuan Bajo dan Manggarai Barat.
Dampak sosial
Hal yang harus diwaspadai adalah pembangunan pariwisata berpotensi meminggirkan masyarakat alih-alih membangun keberlanjutan ekonomi di daerah tersebut. Dampak sosial dan kerusakan lingkungan seringkali lebih menyulitkan pembenahannya dibandingkan dengan dampak ekonomi yang dihasilkan. Ini perlu menjadi catatan khusus bagi Pemerintah.
Harus ditinjau kembali apakah pariwisata merupakan sebuah solusi utama untuk pembangunan ekonomi suatu wilayah seperti Kabupaten Manggarai Barat. Pembangunan sebuah wilayah yang tidak bertumpu pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat akan cenderung meminggirkan masyarakatnya.
Di Kabupaten Manggarai Barat, sektor pertanian merupakan penyumbang utama perekonomian. Produk seperti kopi, cengkeh, kemiri, jambu mete, dan kelapa merupakan produk unggulan daerah tersebut yang harus dikembangkan. Demikian pula dengan produk perikanan yang menjadi sandaran hidup masyarakat pesisir di daerah tersebut. Sampai saat ini berbagai produk unggulan tersebut belum optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Manggarai Barat.
Sistem pengelolaan yang tepat dari hulu hingga hilir akan mengoptimalkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Fasilitasi Pemerintah pada penguatan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha dan peningkatan akses pasar produk lokal sangat dibutuhkan. Dukungan infrastruktur harus lebih difokuskan pada penyediaan listrik dan distribusi produk barang/jasa.
Prioritas seperti inilah yang diperlukan dalam pembangunan di Manggarai Barat. Pembangunan pariwisata tanpa berpijak pada kepentingan masyarakat berpotensi meminggirkan hak dan kebutuhan masyarakat lokal. Terlebih apabila menyangkut hak adat dari masyarakat di suatu daerah yang terampas.
Kekuatan utama yang ditawarkan oleh Labuan Bajo sebagai wisata premium saat ini yang masih terbatas pada eksistensi Komodo dan keindahan alam di wilayah tersebut perlu dibenahi kembali. Ketahanan ekonomi masyarakat lokal belum tersentuh secara menyeluruh dan terintegrasi.
Pembangunan pariwisata yang meminggirkan hak masyarakat di suatu daerah akan berdampak negatif pada berbagai aspek baik sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Apabila Pemerintah Pusat maupun daerah berhasil membangun ekonomi lokal dan regional di berbagai wilayah seperti Labuan Bajo, pariwisata akan hadir sebagai dampak positif pembangunan ekonomi. Semoga Pemerintah menyadarinya.
Penulis : Andre Notohamijoyo
Pemerharti Pariwisata dan Lingkungan Hidup, Doktor Ilmu Lingkungan Hidup UI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
