KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ambisi pemerintah mempercepat hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) dinilai tidak cukup hanya dengan mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menggunakan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Di balik target peningkatan kandungan lokal tersebut, terdapat persoalan yang dinilai lebih mendasar, yakni belum kuatnya fondasi industri pendukung nasional.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, menilai industri pendukung migas, baik untuk sektor hulu maupun hilir, memiliki posisi yang sama pentingnya dengan proyek eksplorasi dan produksi migas itu sendiri.
Namun, perhatian pemerintah selama ini dinilai masih lebih banyak tertuju kepada KKKS, sementara industri manufaktur lokal yang memasok kebutuhan proyek belum memperoleh dukungan yang memadai.
"Kalau pemerintah ingin industri migas berkembang, baik hulu maupun hilir, industri pendukung juga harus diberikan insentif dan kemudahan. Selama ini perhatian lebih banyak kepada KKKS, padahal perusahaan pendukung sebagian besar adalah perusahaan lokal. Mereka juga harus diperkuat," ujarnya kepada KONTAN.
Menurut Moshe, kebijakan TKDN selama ini cenderung hanya mendorong sisi permintaan, yakni mewajibkan KKKS menggunakan produk lokal. Sementara itu, sisi penawaran atau produsen dalam negeri justru belum memperoleh dukungan yang cukup agar mampu menghasilkan produk dengan harga dan kualitas yang kompetitif.
Baca Juga: HKI: Daya Saing Kawasan Industri Jadi Kunci Sukses Hilirisasi Migas
Akibatnya, penggunaan produk lokal sering kali meningkatkan biaya proyek migas karena harga produk dalam negeri masih lebih tinggi dibandingkan barang impor.
"Yang salah kaprah adalah TKDN hanya dilihat sebagai kewajiban bagi pengguna. Padahal produsennya sendiri tidak diberi insentif. Akhirnya KKKS dipaksa membeli produk lokal yang harganya lebih mahal sehingga biaya proyek ikut meningkat," katanya.
Moshe menilai pemerintah seharusnya mulai mengubah pendekatan kebijakan. Selain menetapkan target TKDN, pemerintah juga perlu memberikan berbagai insentif kepada industri pendukung agar mampu bersaing dengan produk impor.
Insentif tersebut dapat berupa kemudahan memperoleh pembiayaan berbunga rendah, insentif perpajakan, hingga berbagai stimulus fiskal lain yang mampu menekan biaya produksi industri nasional.
"Kalau industri pendukung diberi akses pendanaan yang murah, insentif fiskal, dan kemudahan investasi, mereka akan lebih kompetitif. Pada akhirnya harga produk lokal bisa bersaing dengan produk impor sehingga KKKS juga tidak terbebani," ujarnya.
Moshe mengakui kemampuan industri nasional sebenarnya terus berkembang. Untuk sejumlah produk dan komponen migas, tingkat kandungan lokal sudah mencapai sekitar 60%. Namun, untuk komponen dengan teknologi tinggi, ketergantungan terhadap impor masih cukup besar.
Peralatan utama seperti turbin, sejumlah peralatan proses, material kimia tertentu, hingga berbagai komponen khusus masih banyak didatangkan dari luar negeri karena industri nasional belum memiliki kapasitas maupun teknologi yang memadai.
Baca Juga: ALFI Ungkap Tantangan Logistik dalam Mendukung Hilirisasi Industri
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar. Tidak ada satu pun negara yang mampu memproduksi seluruh kebutuhan industri migas secara mandiri. Namun, negara-negara dengan industri manufaktur yang kuat terus memberikan dukungan agar kemampuan produksi domestiknya meningkat dari waktu ke waktu.
"Semua negara masih mengimpor komponen tertentu. Yang membedakan adalah bagaimana pemerintahnya mendorong industri dalam negeri agar terus naik kelas. Di Indonesia, yang lebih banyak didorong justru pengguna produknya, bukan produsennya," katanya.
Moshe menilai Indonesia dapat belajar dari pengalaman China dalam membangun industri manufaktur nasional. Menurutnya, keberhasilan China menjadi salah satu pusat manufaktur dunia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang secara konsisten memberikan berbagai insentif kepada industri lokal selama puluhan tahun.
Sebaliknya, di Indonesia kebijakan dinilai masih berorientasi jangka pendek dan belum diarahkan untuk membangun fondasi industri dalam jangka panjang.
"China tidak langsung menjadi seperti sekarang. Mereka membangun industrinya selama puluhan tahun dengan dukungan pemerintah. Kita justru sering mengkritik China, tetapi tidak belajar bagaimana mereka membangun industrinya," ujarnya.
Ia mencontohkan industri pipa migas. Saat ini sebagian produk yang digunakan di Indonesia masih berasal dari luar negeri. Dalam beberapa kasus, komponen utama diproduksi di luar negeri, kemudian hanya melalui proses akhir di Indonesia sehingga memperoleh nilai TKDN yang relatif tinggi.
Menurut Moshe, pola seperti itu belum sepenuhnya mencerminkan tumbuhnya industri manufaktur nasional karena nilai tambah terbesar tetap berada di negara asal produsen komponen.
"Kalau bahan utamanya masih impor, kemudian di sini hanya dilakukan proses akhir, industrinya tidak benar-benar tumbuh. Yang harus didorong adalah kemampuan memproduksi komponen utamanya di dalam negeri secara bertahap," katanya.
Baca Juga: Infrastruktur Hilirisasi Jadi Fondasi Pengembangan Industri Tambang dan Migas
Moshe menilai indikator keberhasilan TKDN seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya persentase kandungan lokal dalam suatu proyek, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menciptakan industri yang semakin kompetitif.
Menurutnya, apabila pemerintah hanya mengejar angka TKDN tanpa memperkuat fondasi industri, maka ketergantungan terhadap impor akan tetap tinggi dan daya saing manufaktur nasional sulit berkembang.
Karena itu, ia berharap pemerintah mulai melibatkan lebih banyak pelaku industri swasta dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor migas.
"Pemerintah perlu duduk bersama dengan pelaku industri. Jangan hanya mendengar BUMN, karena pertumbuhan industri tidak bisa hanya ditopang BUMN. Swasta memiliki peran besar untuk menciptakan persaingan, meningkatkan efisiensi, dan membangun industri yang sehat," ujarnya.
Moshe meyakini, apabila industri pendukung memperoleh dukungan yang memadai, manfaat hilirisasi migas akan jauh lebih besar. Tidak hanya meningkatkan produksi energi, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi sektor manufaktur, membuka lapangan kerja, mengurangi impor, serta memperkuat daya saing industri nasional dalam jangka panjang.
"Yang perlu dibangun adalah fondasinya. Kalau industri pendukungnya kuat, maka hilirisasi akan tumbuh secara berkelanjutan, bukan hanya mengejar target jangka pendek," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
