KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat hilirisasi menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Vale Indonesia sesungguhnya sudah memulai perjalanan itu sejak hampir setengah abad silam.

Presiden Direktur Vale Indonesia, Bernardus Irmanto memaparkan, jauh sebelum larangan ekspor bijih nikel diberlakukan dan sebelum hilirisasi menjadi slogan kebijakan nasional, perusahaan yang dahulu bernama PT International Nickel Indonesia (Inco) ini telah memproses nikel di dalam negeri dan mengekspor produk bernilai tambah ke pasar dunia.

Bernardus Irmanto menyampaikan bahwa filosofi hilirisasi sudah menjadi bagian dari model bisnis perusahaan sejak awal beroperasi.

“Kami tidak pernah menjual bijih nikel mentah. Sejak awal yang dijual adalah produk yang sudah diolah,” ujar Bernardus kepada KONTAN, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga: Masih On-Track, PT KNI Targetkan Proyek HPAL Mulai Produksi Perdana Agustus 2026

Perjalanan panjang itu bermula pada 1968 ketika Inco menandatangani Kontrak Karya dengan pemerintah Indonesia. Satu dekade kemudian atau tepatnya pada 1978, fasilitas pengolahan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan, mulai beroperasi.

Seiring dengan pembangunan pabrik tersebut, perusahaan juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Larona yang hingga kini menjadi salah satu sumber energi utama operasi Vale. Dimulai dari saat itu, hilirisasi dan penggunaan energi terbarukan telah berjalan beriringan sejak awal keberadaan perusahaan.

“Jadi sebenarnya konsep hilirisasi ini bukan sesuatu yang baru bagi Vale,” katanya lagi.

Kini, setelah pemerintah melalui Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 34%, Vale memasuki babak baru. Perusahaan tidak lagi hanya menghasilkan nickel matte, tetapi mulai membangun rantai pasok bahan baku baterai kendaraan listrik melalui berbagai proyek hilirisasi generasi berikutnya.

Lalu kini, selama hampir lima dekade, Vale mengandalkan teknologi pyrometallurgy atau Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) di Sorowako. Teknologi tersebut menggunakan bijih nikel saprolite berkadar tinggi untuk menghasilkan nikel matte yang selama ini diekspor terutama ke Jepang melalui kontrak jangka panjang bersama Sumitomo.

Produk tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan industri, mulai dari stainless steel, alloy, hingga baterai.

Namun, berkembangnya industri kendaraan listrik mengubah peta industri nikel dunia.

Vale tidak menampik bahwa kemajuan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) membuka peluang baru. Teknologi berbasis hidrometalurgi tersebut memungkinkan lapisan limonite berkadar rendah yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis untuk diolah menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan antara penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.

Menurut Bernardus, perkembangan teknologi tersebut meningkatkan tingkat konservasi mineral. Lapisan limonite yang sebelumnya banyak ditempatkan di disposal area kini dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Bahkan sekarang material dengan kadar menengah pun mulai bisa diolah sehingga nilai ekonominya semakin meningkat,” ungkapnya.

Karena itulah Vale mulai memperluas bisnisnya melalui proyek-proyek HPAL di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, kemudian Sambalagi di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Sorowako, Sulawesi Selatan.

Adapun proyek HPAL pertama di Pomalaa dijadwalkan memasuki tahap penyelesaian mekanis pertama pada Agustus 2026.

Menariknya, proyek HPAL Pomalaa mempertemukan tiga kekuatan besar dunia. Vale menggandeng Zhejiang Huayou Cobalt dari China dan Ford Motor Company dari Amerika Serikat.

Di tengah rivalitas geopolitik kedua negara tersebut, ketiganya justru berhasil membangun kolaborasi dalam proyek yang sama.

Bernardus menjelaskan, setiap pihak memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Vale menyediakan cadangan nikel yang diproduksi dengan standar keberlanjutan tinggi.

Huayou menghadirkan teknologi HPAL, sedangkan Ford bertindak sebagai pembeli akhir atau offtaker yang membutuhkan pasokan bahan baku baterai secara berkelanjutan.

Menurut Bernardus, proses menyatukan berbagai kepentingan tersebut bukan perkara mudah.

Penyelarasan standar lingkungan dan tata kelola membutuhkan waktu yang panjang. Namun, pada akhirnya ketiga pihak berhasil menemukan titik temu.

“Semua memiliki visi yang sama mengenai pentingnya menghasilkan nikel yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” jelasnya.

Vale pun memosisikan diri sebagai strategic orchestrator yang menjembatani berbagai kepentingan untuk menghadirkan rantai pasok nikel yang memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola kelas dunia.

Lebih jauh, Bernardus juga menyampaikan bahwa meski prospek kendaraan listrik tetap menjanjikan, dia mengakui bahwa perkembangan pasar tidak secepat yang diperkirakan beberapa tahun lalu.

Industri nikel global saat ini sedang menghadapi kondisi kelebihan pasokan atau oversupply yang menyebabkan harga komoditas mengalami tekanan. Karena itu, Vale tidak ingin seluruh strategi bisnisnya bergantung pada satu pasar.

Oleh karena itu, Perseroan menjalankan opsi yang lebih fleksibel. Vale melihat bahwa produk MHP yang dihasilkan, tidak hanya digunakan untuk baterai kendaraan listrik, tetapi juga dapat diolah menjadi nikel katoda ataupun logam nikel murni yang diperdagangkan di pasar internasional.

Strategi tersebut dipandang penting agar perusahaan tetap mampu beradaptasi terhadap perubahan permintaan global.

“Pasar bisa berubah sangat cepat, sehingga fleksibilitas menjadi sesuatu yang penting,” katanya.

Menurut Bernardus, risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis pertambangan. Risiko tersebut dapat muncul dari berbagai sisi, mulai dari regulasi, tantangan teknis, kondisi sosial hingga gejolak geopolitik.

Salah satu tantangan yang kini mulai dirasakan industri adalah terganggunya pasokan sulfur, bahan baku penting dalam proses HPAL.

Konflik geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan telah menyebabkan harga sulfur meningkat tajam. Padahal, sulfur merupakan komponen penting dalam produksi asam sulfat yang digunakan dalam proses pelindian bijih limonit.

Di tengah pasar yang sedang kelebihan pasokan, kondisi tersebut menambah kompleksitas industri nikel global. Meski demikian, Vale berusaha membangun proyek yang tahan terhadap berbagai perubahan.

Perusahaan juga menerapkan berbagai standar internasional, termasuk IFC Performance Standards dalam pengelolaan aspek sosial dan hak asasi manusia.

“Menjadi produsen yang bertanggung jawab memang tidak mudah. Tetapi kami memilih untuk tetap konsisten,” ujar Bernardus.

Bernardus juga menyinggung bahwa aktivitas hilirisasi yang tengah dilakukan oleh Perseroan saat ini haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat. Mengusung filosofi improving life and transforming the future together sebagai dasar operasional, Vale selalu menekankan bahwa sebelum membangun proyek, berbagai kajian dampak sosial dan lingkungan dilakukan secara mendalam.

Di Pomalaa, misalnya, hasil kajian menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pasar tradisional dan fasilitas kesehatan seiring berkembangnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan ikut mendorong pembangunan infrastruktur pendukung serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di bidang lingkungan, pengelolaan tailing proyek HPAL dilakukan melalui pendekatan multiple lines of defense yang melibatkan para ahli internasional dan komite khusus.

Selain itu, Vale juga memasukkan biaya mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan investasi jangka panjangnya.

Dari filosofi yang digenggam tersebut, Vale Indonesia tidak lantas terbawa arus untuk melakukan ekspansi masif dan agresif. Sebaliknya, perseroan mengambil pendekatan yang berbeda. Bernardus menegaskan bahwa perusahaan tidak mengejar produksi sebesar-besarnya.

Menurutnya, nikel merupakan sumber daya yang tidak terbarukan sehingga harus dimanfaatkan secara hati-hati dan berorientasi jangka panjang. Terlebih, kondisi pasar global saat ini masih dibayangi kelebihan pasokan.

Oleh sebab itulah, fokus perusahaan bukan sekadar meningkatkan tonase produksi, melainkan memperbesar nilai tambah melalui hilirisasi lanjutan.

“Sumber daya ini tidak bisa diperbarui. Jadi penggunaannya harus benar-benar dipikirkan untuk jangka panjang,” ujarnya.

Ke depan, Vale berharap pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam membangun industri nikel nasional. Menurutnya, keberadaan berbagai jenis perizinan seperti IUP, IUPK dan IUI yang memperoleh perlakuan berbeda masih menciptakan level playing field yang belum sepenuhnya setara.

Padahal, industri nikel memerlukan ekosistem yang sehat dari hulu hingga hilir agar manfaat ekonomi maupun risikonya dapat didistribusikan secara lebih berimbang.

"Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, Indonesia tidak hanya akan menjadi produsen nikel terbesar dunia, tetapi juga mampu membangun industri hilir yang berdaya saing dan berkelanjutan," tandas Bernardus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News