KONTAN.CO.ID-MAKASSAR. Kereta Api Makassar-Parepare telah menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara melalui pendapatan tiket.
Berdasarkan data Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA Sulsel), penerimaan PNBP dari pendapatan tiket dalam dua tahun terakhir telah mencapai Rp 2,99 miliar.
Rinciannya adalah periode Juni 2023 hingga Desember 2023 yang mencapai Rp 1,40 miliar dan Januari 2024 hingga Juli 2024 yang sebesar Rp 1,58 miliar.
Kepala BPKA Sulsel Deby Hospital mengatakan, saat ini kereta api Makassar-Parepare menggunakan 100% subsidi dengan skema perintisan.
Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis yang mengalami penyesuaian pada tarif angkutan dalam Nomor KM 4 Tahun 2024.
"Jadi kereta yang memang untuk pengoperasian sarana ini memang masih perintis. Tapi dari keperintisan itu maka banyak manfaat-manfaat ataupun dampak multiplier effect yang tercipta," ujar Deby kepada Tim Jelalah Ekonomi Infrastruktur Berkelanjutan KONTAN, Kamis (22/8).
Baca Juga: BPKA Sulsel Targetkan 220.000 Orang Naik KA Makassar-Parepare Tahun Ini
Multiplier effect yang dimaksud Deby adalah terciptanya banyak lapangan pekerjaan dan juga menjamurnya UMKM disekitar stasiun.
Pendapatan tiket yang terkumpul ini dengan catatan bahwa kereta api Makassar-Parepare beroperaso empat kali perjalanan dalam satu hari.
"Catatannya ini empat kali perjalanan. Saat ini kita sudah menerapkan 6 kali perjalanan sehari," katanya.
Hanya saja, Deby belum bisa menggambarkan total pendapatan tiket yang bisa didapat ketika menerapkan 6 kali perjalanan sehari lantaran akan ada evaluasi di akhir tahun nanti. Namun berdasarkan perhitungannya, total pendapatan tiket bisa meningkat 1,5 kali lipat dari yang saat ini.
"Setidaknya hampir Rp 2 miliar kemungkinan. Tetapi nanti kita akan lihat datanya seperti apa," imbuh Deby.
Selain dari pendapatan tiket, penerimaan PNBP dari Kereta Api Makassar-Parepare juga berasal dari pendapatan penyewaan sarana prasarana barang milik negara (BMN).
Sejak 2023 lalu, pendapatan penyewaan sarana prasana BMN telah terkumpul Rp 1,21 miliar. Rinciannya adalah pada periode Januari 2023 hingga Desember 2023 yang sebesar Rp 949,11 juta dan periode Januari 2024 hingga Agustus 2024 yang mencapai Rp 269,14 juta.
"Sarana prasarana ini diatur juga dalam regulasi yang ada. Nah, penyewaan sarana ini tergantung kebutuhan karena juga memang sifatnya tidak dikomersialkan," imbuh Deby.
Baca Juga: Melongok Perkembangan Kereta Api Makassar-Parepare Usai Setahun Diresmikan
Asal tahu saja, proyek kereta api Makassar-Parepare ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017. Proyek ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak Maret 2023.
Sejauh ini, kereta Api Makassar-Parepare telah dioperasikan dengan 2 rute perjalanan yaitu lintas Stasiun Mandai ke Stasiun Garongkong sepanjang 83 KM dan Lintas Stasiun Garongkong ke Stasiun Mangilu sepanjang 60 KM dengan total 11 stasiun yang telah beroperasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News