KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Agenda hilirisasi telah membawa Indonesia menjadi basis pengolahan nikel terbesar di dunia, yang menguasai lebih dari separuh pasokan nikel global. Setelah investasi ratusan triliun mengalir untuk membangun smelter, agenda berikutnya adalah menggesel hilirisasi nikel ke pembangunan industri bernilai tambah tinggi.
Indonesia memiliki 79 fasilitas yang terkait dengan hilirisasi nikel. Data dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) merinci ada 55 smelter berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), 10 fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL), 8 smelter nikel matte, dan 6 fasilitas yang terintegrasi dengan pabrik baja tahan karat (stainless steel).
Dari sisi investasi, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat realisasi investasi di bidang hilirisasi nikel sejak tahun 2020 sudah menembus US$ 44,54 miliar atau lebih dari Rp 690 triliun. Tak berhenti di situ, penambahan kapasitas HPAL pada tahun 2026-2028 akan memerlukan tambahan investasi sekitar US$ 20 miliar.
Baca Juga: Vale (INCO) Siap Ajukan Tambahan Kuota Produksi RKAB untuk Amankan Kebutuhan IGP HPAL
Data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi hilirisasi komoditas nikel mencapai Rp 185,2 triliun pada tahun 2025. Sementara hingga triwulan I-2026, realisasi investasi hilirisasi nikel tercatat senilai Rp 41,5 triliun.
Pemerintah menegaskan agenda hilirisasi nikel akan terus berjalan. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cecep Mochammad Yasin mengungkapkan bahwa nikel merupakan bagian dari komoditas mineral kritis yang akan menjadi penentu daya saing ekonomi global di masa depan.
Hampir seluruh teknologi terkait transisi energi bersih dan elektrifikasi membutuhkan mineral kritis, sehingga hilirisasi menjadi instrumen yang sangat penting. Pada komoditas nikel, Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 5,9 miliar ton bijih.
Agenda hilirisasi bertujuan untuk mengolah bijih nikel di dalam negeri. Tetapi, Cecep menegaskan hilirisasi tidak boleh berhenti pada tahap pengolahan awal yang menghasilkan produk antara atau setengah jadi.
Baca Juga: Melihat Derap Pembangunan HPAL dan Dermaga di Sambalagi
Indonesia harus bisa mengolah bijih menjadi produk antara seperti matte atau mixed hydroxide precipitate (MHP). Kemudian mengolahnya kembali menjadi prekursor & katoda, lalu menjadi sel & pack baterai, hingga bisa menghasilkan produk akhir seperti kendaraan listrik atau energy storage.
"Semakin panjang rantai nilai yang dibangun di dalam negeri, semakin besar nilai tambah ekonomi yang dinikmati oleh Indonesia. Karena itu, perlu terus memperkuat industri baterai, kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, serta industri daur ulang sebagai bagian dari ekosistem hilirisasi yang terintegrasi," ungkap Cecep dalam Seri Dialog Mineral Kritis yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026).
Dewan Penasehat APNI Djoko Widajatno Soewanto melihat Indonesia telah cukup berhasil menyelesaikan fase pertama hilirisasi nikel, yang ditandai dengan pembangunan kapasitas pengolahan terbesar di dunia. Sejumlah data menunjukkan bahwa Indonesia menguasai sekitar 65% pangsa pasar nikel global pada tahun 2025.
Setelah itu, Indonesia harus melangkah ke fase berikutnya. "Memasuki fase kedua, fokusnya mengarah pada penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi, penguatan industri manufaktur berbasis nikel, peningkatan penguasaan teknologi, serta keseimbangan manfaat ekonomi antara sektor hulu dan hilir," kata Djoko kepada KONTAN, beberapa hari lalu.
Baca Juga: Jadi Pionir Hilirisasi Nikel Domestik, Vale Indonesia Ogah Ekspansi Masif dan Agresif
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Erwin Aksa menyoroti munculnya paradoks "dominance without depth". Meski dominan dalam pasar nikel dunia, tapi Indonesia masih mengimpor produk jadi berbasis nikel.
Artinya, nilai tambah tertinggi justru dipanen oleh negara lain. Dus, Erwin menekankan bahwa sorotan yang mengkritisi hilirisasi nikel di Indonesia baru menghasilkan produk setengah jadi mesti menjadi agenda perbaikan utama.
Menurut Erwin, kebijakan hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter, tetapi harus menarik industri pengguna atau manufaktur menengah - hilir agar bisa berproduksi di dalam negeri. "Kuncinya adalah mengarahkan insentif fiskal dan kemudahan berusaha kepada industri penyerap, bukan sekadar ke tahap peleburan," ungkap Erwin.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah turut menyoroti kebijakan fiskal sebagai salah satu faktor krusial dalam meneruskan agenda hilirisasi nikel di Indonesia. Apalagi di tengah tekanan ganda yang saat ini mengimpit industri nikel dari faktor global dan dalam negeri.
"Hilirisasi adalah strategi nasional, kebijakan fiskal harus mendukung industri hilir dan berorientasi pada dampak jangka panjang. Jangan sampai kebijakan fiskal jangka pendek justru memperlambat strategi industrialisasi dan hilirisasi yang menjadi agenda besar pembangunan ekonomi Indonesia," tegas Arif.
Pemerintah mulai mengubah arah hilirisasi nikel agar bisa menuju ke pendalaman industri di dalam negeri. Perubahan arah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Heldy Satrya Putera mengatakan melalui beleid tersebut, investasi baru pada smelter yang hanya menghasilkan produk antara mulai diatur. Pemerintah mengarahkan investasi baru untuk bergerak lebih dalam ke bahan baku baterai, komponen industri hijau, hingga manufaktur produk akhir.
Baca Juga: Masih On-Track, PT KNI Targetkan Proyek HPAL Mulai Produksi Perdana Agustus 2026
Menurut Heldy, hal ini merupakan cara untuk mengarahkan pemanfaatan cadangan nikel secara lebih strategis. Sebab, nikel merupakan mineral kunci dalam rantai pasok baterai dan sistem penyimpanan energi, termasuk untuk menopang program energi surya nasional.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi untuk 28 komoditas prioritas dalam lima fase. Pada fase kedua, periode 2025-2029, pemerintah sudah melakukan pemetaan terhadap target pembangunan industri khususnya untuk komoditas nikel, yaitu ekosistem untuk produk stainless steel dan baterai serta kendaraan listrik.
"Bagi pemerintah, menjaga keberlanjutan hilirisasi nikel dan menarik investasi berkualitas adalah dua sisi dari kebijakan yang sama: memastikan cadangan nikel kita tidak berhenti sebagai komoditas ekspor atau produk setengah jadi," kata Heldy kepada KONTAN, Jumat (19/6/2026).
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, dan Energy Shift Institute (ESI) dalam pernyataan bersama pada Rabu (17/6/2026) mendorong pemerintah untuk menjalankan lima langkah terkait hilirisasi dan pendalaman industri. Pertama, pemerintah perlu memperluas instrumen kebijakan industri agar menjangkau tahap manufaktur produk hilir.
Kedua, kawasan industri yang selama ini beroperasi tertutup dan nyaris tidak terhubung dengan ekonomi sekitarnya perlu diubah menjadi kawasan yang terbuka dan terhubung. Ketiga, pemilihan sektor perlu dilakukan bertahap sesuai tingkat kesiapan.
Keempat, Indonesia perlu menumbuhkan perusahaan domestik yang tangguh dan menata ulang skema kerja sama agar alih pengetahuan menjadi kewajiban yang benarbenar dijalankan. Kelima, keberlanjutan lingkungan dan keselamatan kerja perlu ditegakkan sebagai syarat utama hilirisasi mineral kritis.
Indef, Core Indonesia dan ESI menegaskan bahwa arah perhatian kebijakan, insentif, dan dukungan kelembagaan, harus sebanding dengan besarnya peluang serta tingkat kesiapan kemampuan di setiap sektor. Keberhasilan hilirisasi diukur dari seberapa dalam industri yang terbentuk, seberapa kuat ekonomi bertahan dari guncangan harga komoditas, dan seberapa besar nilai yang akhirnya tinggal di dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
